Denpasar- Senin, 24 Agustus 2026, dilaksanakan pertemuan Rapat Monitoring dan Evaluasi DAK NF BOK POM TA 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring di Aula Bima BBPOM di Denpasar dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M. Kes, Kepala Balai POM di Buleleng Rai Gunawan, S.Farm., Apt., M.H.Kes., Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Bali, Pegawai BBPOM di Denpasar dan Balai POM di Kabupaten Buleleng sebanyak 55 orang.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwatantangan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola peredaran serta konsumsi produk di masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan sistem pengawasan yang dilakukan secara terpadu dan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan ini juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes turut menyampaikan Sambutan terkait kegiatan Monev BOK DAK ini dimana koordinasi lintas sektor ini berguna untuk melindungi dan memberikan ketenangan kepada masyarakat. Diharapkan agar realisasi kegiatan BOK DAK ini dapat dipercepat pelaksanaan programnya. Kedepannya agar seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota juga dapat semakin mempererat kerjasama dan koordinasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Pemaparan materi Monitoring dan Evaluasi DAK NF POM di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 TW II disampaikan oleh Ni Kadek Darsini, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilanjutkan materi Penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman Tahun Anggaran 2026 oleh Putu Riana Suastari Rahayu, S.Farm.,Apt. M.Si selaku Ketua Tim Persentase Kab/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kab/Kota Pangan Aman.
Kegiatan ditutup oleh Ni Kadek Darsini, S.Farm., Apt dengan harapan semoga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antara Dinas Kesehatan dan Badan POM dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Dana BOK. Sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara seluruh pihak terkait, diharapkan pemanfaatan Dana BOK dapat dilaksanakan secara optimal, kegiatan pengawasan dapat terealisasi sesuai target, dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat di daerah. (qq)
