Pengawasan Obat Publik Terintegrasi

28-06-2016 Denpasar Dilihat 1554 kali

Obat merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan. Belakangan banyak permasalahan muncul terkait produk obat, mulai dari masalah pada produk anastesi dan belakangan muncul isu vaksin palsu. Semua ini memerlukan perhatian dan pengawasan yang semakin intensif. Pengawasan produk harus diilakukan mulai dari proses produksi terkait CPOB dan saat distribusi ( CDOB ).

 

Dengan pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) sarana pelayanan kesehatan publik memegang peranan yang sangat strategis. Obat yang digunakan di sarana tersebut harus aman, bermanfaat dan bermutu. Untuk memastikan hal tersebut maka dilakukan pengawasan secara terintegrasi oleh instansi berwenang.

 

Terkait semua ini Kementerian Kesehatan mengadakan acara Forum Diskusi Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah untuk wilayah Regional Timur di Kuta, Bali, 27 – 28 Juni 2016. Dalam acara tersebut Kepala Balai Besar POM di Denpasar menyampaikan materi “Pengawasan Mutu Obat Publik di Provinsi Bali dan Tantangan”. Materi tersebut antara lain berisi hasil pengawasan, sampling dan pengujian serta tantangan dalam melakukan pengawasan. Pada kesempatan diskusi berbagai pertanyaan, masukan dan saran disampaikan para peserta.  Juga ada masukan agar daerah lain juga mendapat informasi serupa di wilayahnya. Semua ini berkaitan dengan proses distribusi obat dengan tujuan akhir obat yang sampai ke tangan pasien masih dalam kondisi aman, bermanfaat dan bermutu.

 

Acara ini akan dilanjutkan dengan diskusi untuk merumuskan tindakan kongkret yang harus diambil untuk mewujudkan semua ini. Diharapkan acara ini bisa menghasilkan rumusan yang aplikatif.

 

BBPOM di Denpasar

Sarana