Lokakarya sistem keamanan pangan terpadu
22 Desember 2010 09:00
Berita Aktual

Permasalahan Keamanan Pangan sangat kompleks, meliputi keamanan pangan sepanjang rantai pangan dari mulai dibudidayakan hingga dikonsumsi. Permasalahan ini tidak hanya meliputi ranah kesehatan namun juga terkait dengan ekonomi dan perdagangan global. Dengan demikian, permasalahan keamanan pangan melibatkan keterlibatan lintas sektor terkait, baik pemerintah, industri, maupun konsumen.

Untuk menangani permasalahan keamanan pangan tersebut, para pemegang kebijakan atau instansi terkait sepanjang rantai pangan perlu merapatkan barisan dan memiliki kesamaan komitmen dan political will untuk memperkuat keamanan pangan nasional. Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) merupakan terobosan dalam manajemen program keamanan pangan yang mengacu pada konsep analisis risiko. SKPT merupakan suatu sistem yang melibatkan instansi terkait sepanjang rantai pangan dalam melaksanakan pengawasan, regulasi, kajian serta promosi keamanan pangan.

Untuk mewujudkan SKPT, pemerintah membentuk Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Hal tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar lembaga dan membangun koordinasi sinergis dalam rangka meningkatkan kegiatan keamanan pangan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional secara terpadu sesuai skala prioritas. Dalam wadah jejaring ini pula telah dikembangkan program food watch, program piagam bintang keamanan pangan dan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) yang merupakan bagian dari rapid response system.

Selain kegiatan di tingkat pusat, program JKPN juga sudah banyak diterapkan di daerah untuk menggalang koordinasi program keamanan pangan di tingkat provinsi. Beberapa daerah justru sudah memiliki legal aspect untuk memayungi pelaksanaan program keamanan pangan di daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan JKPN, diperlukan suatu revitalisasi. Saat ini pelaksanaan program jejaring masih belum efektif dan efisien, karena belum terdapatnya landasan hukum yang jelas. Revitalisasi tersebut berupa pembentukan legal aspect dengan ketetapan yang mengikat, roadmap, rencana aksi serta mekanisme kerja yang jelas. Revitalisasi tersebut akan membuat pelaksanaan program keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menginisiasi revitalisasi JKPN, Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menyelenggarakan Lokakarya Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT). Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 yang bertempat di Hotel Acacia Jakarta. Lokakarya tersebut bertemakan “Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Revitalisasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional”.

Lokakarya dibuka oleh Kepala Badan POM dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Dalam sambutannya, Kepala Badan menyampaikan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan peran aktif semua pihak terkait untuk mengembangkan program keamanan pangan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait.

Lokakarya SKPT tersebut dihadiri oleh lebih dari 67 peserta yang berasal dari lintas sektor terkait. Dari peserta tersebut terdapat dr. Emil Agustiono, Mkes, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) serta Ir. Subagyo, MM, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag. Peserta lainnya adalah : Fardhon Hanafiah (Asdep Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan), dan Sri Henni (Asdep Pelayanan Kesehatan) dari Kemenko Kesra; Sri Agustina (Direktur Pemberdayaan Konsumen), Ojak Simon (Ditwas Barang Beredar, Kemendag); Sri Wahyudi dan Jamal Basmal dari Kementerian Kesehatan; Enny Ratnaningsih (Dit. Industri Makanan Minuman) dan Aslam Hasan (Dit. Industri Makanan Minuman) dari Kementerian Perindustrian; Rahadi Pratoyo (Badan Ketahanan Pangan) dan Basir N. (Badan Karantina Pertanian); Kepala Balai Besar / Balai POM di Banjarmasin, Padang, Makassar, Jakarta, Mataram, Kendar, Palangkaraya, Samarinda serta perwakilan dari Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai POM Serang; Syukur Madjid (Kemendiknas), Misnawan Jalal dan Indar Riyawan (Kemenkominfo); Franky Sibarani dan Wandansari (PIPIMM); Virna (IPB); Ismail (Kemendagri); Arief Haryana (BAPPENAS); Indah Deviyanti (Perwakilan WHO)

Lokakarya tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya: diperlukan formal atau legal aspect yang berupa suatu peraturan pemerintah tentang JKPN. Beberapa peserta menyarankan bahwa legal aspect tersebut disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden agar memiliki landasan hukum yang kuat. Payung hukum tersebut juga perlu didiskusikan lebih lanjut dalam tim kecil. Pembahasan lebih lanjut mengenai payung hukum tersebut akan dilaksanakan oleh Badan POM dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kesehatan. Selain itu, kelembagaan JKPN perlu dibentuk. Disarankan agar kelembagaan tersebut dapat berupa sebuah task force atau gugus tugas yang dapat melaksanakan fungsi JKPN.

Lokakarya sistem keamanan pangan terpadu "peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka revitalisasi jejaring keamanan pangan nasional"